favorite music:

poprock

slowrock

pop

R&B

favourite TV show:

OVJ

favourite movies:

tokyo drift

twilight

newmoon

fast to farious

Visi

Menjadi Jurusan yang terkemuka dalam pengembangan dan pengamalan ilmu-ilmu kesyari’ahan.

Misi

a.    Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu pada jenjang strata satu di bidang ilmu-ilmu kesyari’ahan berbasis riset.

b.    Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan keilmuan syari’ah.

c.    Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dan dakwah Islam.

Tujuan

Jurusan Syari’ah FAI UMM bertujuan untuk menghasilkan sarjana-sarjana muslim yang memiliki kualifikasi :

a.    Memiliki integritas keilmuan di bidang hukum dan syari’ah.

b.    Memiliki integritas moral.

c.    Memiliki keahlian advokasi hukum Islam melalui lembaga formal dan non formal baik secara individual maupun kolektif.

d.   Memiliki kemampuan untuk berdakwah dan berperan serta memajukan kehidupan masyarakat.

1. Twinning Program adalah program gelar ganda hasil kerja sama jurusan Syari’ah dengan Fakultas Hukum. Mahasiswa Syari’ah yang berminat diberi peluang mengikuti program pendidikan di Fakultas Hukum pada saat bersamaan, sehingga bisa memperoleh dua gelar kesarjanaan sekaligus ( Syari’ah dan Hukum).
2. Selain menghemat biaya dan waktu, juga memiliki peluang kerja yang lebih luas sebagai Sarjana Hukum, seperti hakim, pengacara di Pengadilan Negeri, advokat, notaris, dan konsultan hukum, disamping peluang kerja bagi Sarjana Syari’ah seperti Hakim Agama atau pegawai KUA.

Hari-hari terakhir ini sedang gencar ditayangkan dua iklan layanan masyarakat di setasiun-stasiun televisi, baik TVRI maupun stasiun televisi swasta. Iklan yang satu berisi pesan tentang anak asuh dan yang lain melukiskan kekurangan guru di negeri kita tercinta ini. Walaupun hanya berdurasi beberapa detik, kedua iklan ini cukup mengundang perhatian, terutama iklan yang disebutkan terakhir.

Kekurangan guru. Sungguh sebuah realitas potret pendidikan kita (salah satu sisi) yang sangat menyedihkan. Betapa tidak, pendidikan adalah modal utama terciptanya kemajuan peradaban sebuah bangsa. Di pihak lain, guru sebagai tenaga profesional di bidang ini justru jumlahnya semakin langka.

Lalu, apa jadinya jika pada tahun-tahun mendatang tidak mudah dijumpai sosok guru? Barangkali Anda semua sudah tahu jawabannya. Sudah pasti peradapan kebudayaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini semakin parah daripada kondisi sekarang. Mengapa sampai terjadi kondisi seperti ini?

KILAS BALIK
Keadaan pendidikan seperti dipaparkan pada bagian sebelumnya tentu tidak terjadi bagitu saja. Hal itu pasti ada pemicunya. Penyebab kekeurangan guru yang akan saya paparkan di sini bukan berasal dari hasil penelitian mendalam, tetapi sekadar pengamatan sekilas dan dugaan. Penyebab penurunan jumlah sumber daya manusia (SDM), dalam hal ini guru, akhir-akhir adalah ditutupnya lembaga-lembaga pendidikan keguruan.

Pada paruh pertama tahun 1990-an semua Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan Pendidikan Guru Agama (PGA) ditutup. Penutupan lembaga pendidikan tersebut beralasan bahwa jenjang pendidikan dasar sudah tidak layak lagi diajar oleh guru-guru tamatan SPG yang notabene hanya berjenjang pendidikan menengah. Sebagai gantinya dibukalah Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD). Selain itu, sebelum penutupan lembaga-lembaga pendidikan keguruan itu didahului dengan lahirnya sebuah kebijakan yang menetapkan bahwa lulusan SPG tidak otomatis atau langsung diangkat sebagai pegawai negeri, kecualai beberapa orang siswa berprestasi pada tiap angkatan. Akibatnya, banyak lulusan SPG yang beralih ke profesi lain, misalnya pekerja pabrik atau tambak. Fakta seperti ini sangat disayangkan karena para siswa SPG adalah siswa pilihan. Lulusan SLTP yang dapat diterima di SPG adalah siswa yang mempunyai NEM minimum 42,00 dan harus melalui ujian saringan yang bertahap-tahap. Hal itu menunjukkan bahwa yang dapat d iterima di SPG adalah manusia-manusia cerdas dan pilihan. Jadi, mereka sebenarnya adalah tenaga-tenaga potensial.

Berikutnya, menjelang akhir tahun 2000, semua IKIP di Indonesia berubah menjadi universitas meskipun masih ada beberapa STKIP dan FKIP di universitas-universitas. Perubahan status ini tentunya diikuti juga perubahan visi dan misi. Semula berstatus Lembaga Pendidikan Tinggi Keguruan (LPTK)sebagai pencetak tenaga-tenaga pendidik profesional berubah menjadi universitas yang mencetak sarjana-sarjana ilmu murni. Barangkali kebijakan ini bertujuan untuk mencapai target sarjana-sarjana andal di bidang IPTEK dalam rangka menyongsong lahirnya Negara Indonesia sebagai negara maju berbasis teknologi. Obsesi seperti ini sangat bagus. Akan tetapi, penyakit latah bangsa Indonesia ini sukar sekali hilang. Artinya, pada waktu kibijakan perubahan status IKIP menjadi universitas itu disetujui, seharusnya beberapa IKIP di Jawa, Sumatera dan Sulawesi yang sudah berkualitas tetap dipertahankan. Dengan demikian, jumlah guru nantinya tetap tercukupi karena sampai kapan pun sektor pendidikan di sebu ah bangsa tidak akan ditutup. Hal itu berarti bahwa sampai kapan pun tenaga guru masih dibutuhkan.

APA SOLUSINYA
Kekurangan guru, seperti diilustrasikan dalam iklan layanan masyarakat di televisi, baru terjadi pada jenjang pendidikan dasar. Apabila diamati, fenomena ini cukup realistis menggingat penutupan SPG dan PGA sudah hampir sepuluh tahun yang lalu. Lulusan PGSD pun tidak semuanya dapat diterima sebagai pegawai negeri. Sementara itu, pada jenjang pendidikan menengah fenomena kekurangan guru masih belum terasakan. Hal itu wajar karena penutupan IKIP-IKIP baru dua tiga tahun terakhir. BISAKAH ANDA BAYANGKAN PADA TAHUN 2020 MENDATANG?

Untuk mengatasi persoalan kekurangan guru pada jenjang pendidikan dasar, barangkali buah pikiran saya ini dapat dijadikan bahan diskusi. Setelah kebijakan yang menghentikan pengangkatan tenaga guru sekolah dasar (SD), banyak lulusan SPG atau PGA beralih profesi ke bidang lain. Hal itu seharusnya tidak boleh terjadi mengingat mereka adalah tenaga-tenaga pilihan. Ditambah lagi oleh sistem penerimaan mahasiswa PGSD. Dari awal dibukanya, PGSD menerima mahasiswa dari lulusan SMA. Materi soal tesnya pun disesuaikan dengan standar pengajaran di SLTA umum. Tentu saja hal ini merupakan kendala bagi lulusan SPG atau PGA untuk bersaing dengan lulusan SMA karena materi yang diajarkan di SLTA umum dan kejuruan sudah barang tentu berbeda. Akhirnya, para lulusasan SPG jarang yang diterima.

Pada saat perekrutan mahasiswa PGSD seharusnya yang diutamakan terlebih dahulu adalah lulusan SPG atau PGA. Baru kemudian setelah semua lulusan SPG atau PGA ini sudah habis, perekrutan dibuka untuk lulusan SMA.

Akhirnya, untuk mengatasi persoalan kekurangan guru SD, mengapa tidak dicoba untuk memanggil kembali lulusan SPG dan PGA yang belum sempat diterima sebagai guru negeri? Beri mereka beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di PGSD atau STKIP. Setelah lulus langsung diangkat sebagai tenaga guru negeri.

Pengguna Facebook yang masih sekolah berhati-hatilah! Menurut studi yang dilakukan oleh Ohio State University, semakin sering Anda menggunakan Facebook, semakin sedikit waktu Anda belajar dan semakin buruklah nilai-nilai mata pelajaran Anda.

Begitu tertulis dalam laporan studi yang mengambil sampel 219 mahasiswa Ohio State University tersebut. Namun penulis laporan mengatakan, laporannya hanya memperlihatkan kemungkinan hubungan antara penggunaan Facebook dan menurunnya nilai-nilai yang Anda peroleh di sekolah.

Faktanya, jika Anda pengguna Facebook, kemungkinan besar Anda selalu ingin mengetahui status yang dikabarkan oleh teman-teman Anda. Kenikmatan semangkuk baso, asyiknya irama jazz, foto-foto pesta teman-teman dekat Anda, dan pertanyaan-pertanyaan yang berharap mendapatkan komentar karena Anda ingin memastikan seseorang di jaringan pertemanan Anda sedang membaca tulisan Anda memang sangat menggoda hati dan juga menyita waktu Anda. Akhirnya, Anda mungkin terpicu untuk menulis hal-hal tak penting, membaca hal-hal sepele, dan juga berpikir secara tak cerdas.

Untunglah bukan itu yang dilaporkan oleh peneliti Ohio State University. Namun disebutkan bahwa 65% mahasiswa setiap hari mengakses Facebook minimal satu kali dan menghabiskan setidaknya satu jam di laman tersebut. Yang menarik, 79% dari pengguna Facebook merasa bahwa menggunakan laman tersebut tidak mempengaruhi kualitas pekerjaan mereka. Namun yang terpengaruh adalah nilai ujian.

?Ini ibarat perbedaan antara dapat nilai A dan B,? kata Aryn Karpinski, peneliti Ohio State yang menanyai 219 mahasiswa untuk penelitiannya.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah memberikan pengaruh terhadap dunia pendidikan khususnya dalam proses pembelajaran. Menurut Rosenberg (2001), dengan berkembangnya penggunaan TIK ada lima pergeseran dalam proses pembelajaran yaitu:
(1) dari pelatihan ke penampilan,

(2) dari ruang kelas ke di mana dankapan saja,

(3) dari kertas ke “on line” atau saluran,

(4) fasilitasfisik ke fasilitas jaringan kerja,

(5) dari waktu siklus ke waktunyata.

Komunikasi sebagai media pendidikan dilakukan dengan menggunakan media-media komunikasi seperti telepon, komputer, internet, e-mail, dsb. Interaksi antara guru dan siswa tidak hanya dilakukan melalui hubungan tatap muka tetapi juga dilakukan dengan menggunakan media-media tersebut.
Guru dapat memberikan layanan tanpa harus berhadapan langsung dengan siswa. Demikian pula siswa dapat memperoleh informasi dalam lingkup yang luas dari berbagai sumber melalui cyber space atau ruang maya dengan menggunakan komputer atau internet. Hal yang paling mutakhir adalah berkembangnya apa yang disebut “cyber teaching” atau pengajaran maya, yaitu proses pengajaran yang dilakukan dengan menggunakan internet. Istilah lain yang makin poluper saat ini ialah e-learning yaitu satu model pembelajaran dengan menggunakan media teknologi komunikasi dan informasi khususnya internet.

Menurut Rosenberg (2001; 28), e-learning merupakan satu penggunaan teknologi internet dalam penyampaian pembelajaran dalam jangkauan luas yang belandaskan tiga kriteria yaitu:

(1) e-learning merupakan jaringan dengan kemampuan untuk memperbaharui, menyimpan, mendistribusi dan membagi materi ajar atau informasi,

(2) pengiriman sampai ke pengguna terakhir melalui komputer dengan menggunakan teknologi internet yang standar,

(3) memfokuskan pada pandangan yang paling luas tentang pembelajaran di balik paradigma pembelajaran tradisional.

Saat ini e-learning telah berkembang dalam berbagai model pembelajaran yang berbasis TIK seperti: CBT (Computer Based Training), CBI (Computer Based Instruction), Distance Learning, Distance Education, CLE (Cybernetic Learning Environment), Desktop Videoconferencing, ILS (Integrated Learning Syatem), LCC (Learner-Cemterted Classroom), Teleconferencing, WBT (Web-Based Training), dsb.

Sebuah fakta memprihatinkan tersaji dari data pokok pendidikan tahun 2004/2005 keluaran Dinas Pendidikan (Diknas) Surabaya. Diperkirakan, puluhan ribu anak usia sekolah belum bisa mengenyam pendidikan.

Berdasarkan data di Dinas Pendidikan (Diknas) Surabaya, angka partisipasi murni (APM) pendidikan untuk tingkat SD di kota ini mencapai 90, 99 persen. APM ini merupakan perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah penduduk usia sekolah. Itu berarti, 90 persen
penduduk usia SD di Surabaya sudah bisa bersekolah.

Angka 90 persen memang terkesan tinggi dan lebih bernuansa keunggulan. Tapi tidak untuk masalah partisipasi pendidikan di kota sekelas Surabaya. Akan lebih terasa kalau kesimpulannya berbunyi, masih ada 9,01 persen anak usia sekolah SD di Surabaya yang tidak
bisa sekolah.

Demikian juga dengan APM untuk tingkat SMP yang mencapai 79,18 persen. Dengan kata lain masih ada 21,82 persen anak usia sekolah SMP yang tidak bisa mengenyam pendidikan SMP. Ini masih belum pada jenjang SMA/sederajat yang tingkat APM-nya masih 79,79 persen.

Memang, hingga saat ini belum ada data valid yang menyebutkan angka pasti, berapa jumlah anak yang belum bisa mengenyam pendidikan minimal sembilan tahun di Surabaya. Tapi dari data ini, setidaknya sudah bisa diprediksi berapa kisarannya. Mari kita hitung.

Untuk jenjang pendidikan dasar (SD/sederajat) yang APM-nya mencapai 90,99 persen. Dalam data itu disebutkan bahwa jumlah murid di jenjang ini mencapai angka 284.750 anak. Jika dihitung dengan menggunakan persentase APM, maka diketahui jumlah anak usia SD yang masih belum mengenyam pendidikan mencapai angka 26 ribu.

Untuk jenjang pendidikan menengah pertama (SMP/sederajat) yang APM- nya mencapai 79,18 persen, berarti 20,82 persen anak usia SMP (Dengan asumsi umur 13-15 tahun) belum menduduki bangku SMP. Jumlah siswa pada jenjang ini mencapai 108.912 anak. Dengan persentase APM di atas, maka diperkirakan jumlah anak usia SMP yang tidak sekolah sekitar 28 ribu siswa.

Selain itu, dari data ini juga terungkap angka putus sekolah tengah jalan pada jenjang pendidikan dasar (SD) mencapai 0,1 persen. Ini artinya, sekitar 260 anak tak menyelesaikan pendidikan SD-nya. Sedangkan, untuk tingkat SMP/sederajat mencapai 0,38 persen. Yakni, diperkirakan sebanyak 400 anak tak melanjutkan SMP.

Ini belum termasuk angka transisi. Yaitu, angka yang menunjukkan persentase siswa yang bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Di jenjang SD menuju SMP, angkanya sebesar mencapai 90,39. Artinya, masih ada sekitar 9 persen siswa sekolah tidak bisa melanjutkan
pendidikannya.

Sementara itu, angka transisi dari jenjang SMP/sederajat ke SMA/sederajat lebih parah lagi. Yakni hanya 62 persen. Berarti 38 persen lulusan SMP langsung putus sekolah.

Pakar pendidikan dari Universitas Negeri Surabaya Muchlas Samani menilai kondisi ini sangat ironis. Misalnya untuk anak yang tidak mampu mengenyam pendidikan. Surabaya sama sekali tidak kekurangan ruang kelas baik di tingkat SD maupun SMP.

Untuk diketahui, pada jenjang SD/sederajat, jumlah ruang kelasnya sedikitnya mencapai 14.162 ruang. Asumsinya, satu kelas idealnya diisi 40 siswa. Maka jumlah kelas di kota ini bisa menampung 566.480 siswa SD. Bandingkan dengan jumlah siswa di Surabaya pada usia ini
yang hanya 284.750 anak. Bandingkan juga dengan prediksi angka anak yang tidak mengenyam pendidikan pada usia ini sebesar 26 ribu. Bukankah masih terlalu banyak kapasitas yang tak termanfaatkan?

“Jadi, adanya anak usia 7-12 tahun yang belum masuk SD dan anak usia 13-15 tahun belum masuk SMP, bukan karena tidak ada sekolah yang dapat menampungnya, tapi karena faktor lain,” paparnya.

Hal ini diakui oleh kepala Diknas kota Surabaya Drs Sahudi MPd. Menurutnya, masalah ini sebenarnya sudah menjadi hal yang klasik di kota ini. “Tapi data ini tidak bisa dijadikan dasar patokan satu- satunya. Sebab, masih ada beberapa variabel yang tidak diperhitungkan
pada data ini,” tuturnya.

Seperti apa? Misalnya, berapa jumlah anak sekolah yang dimasukkan orang tuanya pada pesantren tidak diperhitungkan. “Atau juga banyaknya anak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan karena memiliki kekurangan fisik. Jadi data ini bisa jadi kurang,” lanjutnya.

Malah, lanjut dia, data ini sudah mengalami penurunan pada tiap periodenya. Data pokok pendidikan pada tahun 2003/2004 menunjukkan jika persentase APM, persentase putus sekolah, maupun angka transisi lebih tinggi dibanding tahun ini.

Akar Permasalahan Lalu, apa yang menjadi pokok masalah sehingga fakta ini masih saja
terus terjadi? Menurut Sahudi faktor ekonomi tampaknya masih cukup dominan. Banyak orang tua yang tidak mempunyai biaya menyekolahkan anaknya. “Buntutnya, mereka tidak bisa membiayai anaknya sekolah,” tutur Sahudi.

Selain itu, masih banyak masyarakat yang pola pikirnya kurang maju. Mereka lebih mementingkan bagaimana bisa mendapat penghidupan layak dibanding memberikan pendidikan bagi putra-putrinya. “Dan ini terjadi
di kawasan pinggiran. Terbesar ada di wilayah Surabaya utara,”
lanjutnya.

Hal ini diperkuat oleh pengalaman Muklas Samani selama di Plan International (sebuah lembaga internasional) yang melakukan penyuluhan di daerah pinggiran. Di sana diketahui bahwa masyarakat tidak menganggap pendidikan itu penting dan tidak menjamin mendapatkan pekerjaan yang baik. Di kalangan masyarakat tersebut ada ungkapan seperti ini “Meskipun ayah atau ibu tidak sekolah, toh juga dapat pergi haji” atau ungkapan “Sekolah buang-buang uang saja. Toh kalau lulus belum tentu mendapat pekerjaan”.

Tapi, tambah Muklas, sudah sepatutnya pemerintah kota (dalam hal ini Diknas) segera mencarikan solusi. “Bagaimana pun juga, ini sudah menjadi amanat pemerintah untuk memberikan pendidikan minimal pada rakyat,” katanya.

Lain lagi dengan yang diungkapkan ketua dewan pendidikan Jawa Timur Daniel Muhammad Rosyid. Menurutnya, hal ini tidak lepas dari kondisi sekolah kita yang terlalu formal. Maksudnya, sepertinya sekolah saatini yang merasa dibutuhkan. Termasuk, dalam menetapkan kisaran biaya
pada calon siswa. “Padahal, seharusnya siswa mendapat kemudahan
ketika akan memasuki sekolah,” jelas pakar yang juga dosen ITS ini.

Daniel sendiri cukup prihatin dengan kondisi ini. Sebab, jika hal ini
tidak segera ditangani, maka akan menimbulkan satu lost generation
(satu generasi hilang). “Ini akan berdampak pada kondisi sosial
ekonomi di kota ini. Misalnya, tingginya angka kriminalitas maupun
hal lain. Dan ini adalah PR besar,” lanjut Daniel kepada koran ini
kemarin.

Tapi, tampaknya angka ini tidak akan beranjak secara signifikan.
Sebab, Diknas tahun depan menargetkan angka APM bisa naik menjadi 92
persen. Mengapa? “Sebab, untuk bisa mengangkat APM secara cepat bukan
hal yang mudah. Banyak faktor yang melatarbelakangi hal ini,” lanjutnya

Welcome to Student Blogs. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!